Demo mahasiswa di Jakarta salah alamat

 

Rencana demo mahasiswa pada 11 April 2022 itu sepertinya benar akan terjadi dalam skala yang cukup. Bukan seperti demo 28 Maret dengan target 500 orang tapi yang datang cuma segelintir, kali ini berbeda. Bisa jadi justru lebih besar dari 1000 peserta seperti awal rencana mereka.

Indikasinya cukup, Berkali kali sudah Polda Metro mengeluarkan ancaman akan membubarkan demo tanpa izin itu. Hingga sabtu tak ada permohonan terkait akan diselenggarakan demo tersebut. 

Itu sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 18 soal demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian dapat dibubarkan.

Secara aturan, tiap pelaksanaan demonstrasi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada polisi 3x24 jam dari hari H.

Kedua Wiranto. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu pada Jumat 8 April yang lalu secara khusus bertemu dengan pihak BEM Nusantara. Wiranto sampai harus merasa perlu berbicara dengan mereka.

Ketiga, Menkopolkam Mahfud MD. Dia secara khusus menggelar apat koordinasi terbatas mengenai 'Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negri.

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenkopolhukam.

Keempat, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Dia berungkap bahwa TNI akan turut serta dalam mengamankan Demonstrasi 11 April  2022 dengan tidak akan menggunakan pendekatan represif.

‘’ Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya,” kata Andika di Jakarta, Sabtu, 9 April 2022.

Ini jelas sinyal. Ini jelas bentuk antisipasi karena adanya unsur data valid yang telah mereka terima.

Bisa jadi demo itu memang akan menjadi demo cukup besar. Bukan mustahil bahwa peserta demo akan datang dari banyak daerah dan aparat sudah mulai sibuk.

Namun ketika menengok maksud demo itu digelar, wajah politis lebih terlihat dominan dibanding tuntutan wajar sebuah kondisi nyata di masyarakat. Itu bukan seperti murni aspirasi itu lebih terlihat titipan.

Seperti sebuah lagu, intro menjelaskan ke mana arah lagu itu. Dan itu dapat dibuktikan dengan beberapa hal mencuat sebagai pembuka. 

Ajakan demo itu mengatasnamakan kelompok mahasiswa dan pelajar STM dibuka dengan ajakan melalui media sosial. Dalam banyak poster yang beredar, di sana menyebutkan aksi akan digelar di depan Istana pada Senin 11 April 2022.

Dalam banyak keterangan gambar, seruan demo itu memuat rencana aksi dengan berbagai tuntutan. Ajakan demo ini disertai dengan tagar Tolak Kenaikan BBM hingga tagar Turunkan Jokowi.

Tagar Jakarta Tutup sampai Jokowi Turun mereka viralkan demi ajakan demo 11 April 2022. Tagar Serentak Mahasiswa & Rakyat Bersatu terlihat sangat masif.

Pun ajakan demo dengan tagar STM Bergerak Se-Jabodetabek Tanggal 11 April 2022 Pukul 13.00-Menang di Istana Negara terlihat di sana.

Sebagai pembuka, kita tahu kemana ini semua akan mengarah. Pun pada jenis tuntutan. Tak puas dengan 6 tuntutan yang telah mereka sampaikan pada demo 28 Maret, kini mereka tambah.

BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Enam tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.

Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Ini menjadi tuntutan pertama mereka.

Tuntutan lain adalah terkait protes kenaikan harga BBM. Juga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.

Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mereka sebut.

Ya itu lebih terlihat politis karena berkali kali sudah Jokowi menyampaikan bahwa dirinya taat konstitusi. 

Anehnya, BEM SI mengaku belum puas bahkan meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.

“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin Koordinator Pusat BEM SI.

Artinya, si Koharudin ini tak percaya dengan keterangan lisan yang telah disampaikan Presiden. Bisa jadi dia ingin minta agar Presiden tanda tangan di atas materai sebagai bukti konkrit.

Ini jelas konyol. Dia yang bermasalah dengan subyektifitas pribadinya tapi menuntut sikap obyektif pada subyektifitas orang lain. Dia ga percaya dengan jalan pikirannya sendiri tapi menuntut pikiran orang lain harus sesuai dengan apa yang dipikirkan.

Padahal, pihak bicara tentang 3 periode hingga ide perpanjangan adalah bukan yang sedang dia kejar. Koharudin salah kejar orang. Seharusnya dia kejar 3 partai yang bicara terkait hal itu.

Konon, 3 partai pernah berungkap ide itu adalah PKB, PAN dan Golkar. Konon yang punya kewenangan membuat semua isu itu mungkin terjadi adalah DPR. Sekali lagi dia salah tempat. Seharusnya dia demo di gedung parlemen bukan di istana.

Itu belum bicara tentang logis pembuatan UU terkait mayoritas suara di Parlemen. Suara 3 partai itu sangat tak cukup untuk merubah aturan yang ada. Dan tata cara atau aturan sederhana seperti ini pasti sudah diketahui oleh para mahasiswa itu dong?

Ini politis. Sudah jelas bahwa jumlah suara dari ke 3 partai itu tak cukup untuk menindaklanjuti ide tersebut, namun ini masih dipercaya. Ini salah alamat yang dipaksakan.

Pun pada UU Ciptaker. Mustahil mereka tak tahu bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dibatalkan oleh keputusan MK.

Hal itu tercantum dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang gugatan uji formil UU Cipta Kerja, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan UU yang sudah batal dalam arti tertentu.

Demikian pula tuntutan pada harga BBM, mereka menuntut yang tak pantas untuk dituntut. Harga BBM yang naik adalah BBM non subsidi. 

Sementara untuk migor, atas kenaikan harga yang tak mungkin diintervensi negara dan namun juga telah menimbulkan kesulitan pada rakyat, negara telah hadir dengan BLT nya.

Adakah tuntutan yang tak pada tempatnya tapi tetap mereka tuntut tak terkait dengan politis semata?

Ya demo itu memang sangat politis apalagi dihubungkan dengan kabar bahwa seorang Ruslan Buton yang sama sekali jauh dari predikat mahasiswa itu konon akan turut hadir.

Hal itu dikatakan Buton saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refly Harun yang disiarkan secara live melalu kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (7/4).

Menjawab pertanyaan Refly Harun, Ruslan Buton menegaskan sebagai anak bangsa dirinya akan ikut hadir dalam demo mahasiswa menuntut Jokowi mundur.

Pun pada sosok Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang justru menilai wajar jika mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi 11 April 2022 mendatang. 

"Kalau kita baca isi enam tuntutan mereka, sangat wajar. Karena itu saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif. Para mahasiswa itu adalah generasi bangsa yang wajib memikirkan masa depan bangsanya. Mereka juga calon pemimpin masa depan," kata LaNyalla kepada wartawan, Jumat (8/4/2022). 

Dan kita tahu bahwa satu dari 6 tuntutan itu terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan kata lain La Nyala yang seorang Ketua DPD RI pun sepakat bahwa tuntutan perpanjangan masa jabatan perlu dipertanyakan di depan istana bukan pada siapa yang justru mengusulkan.

Itu semua adalah tentang demo salah alamat. Ini juga demo yang ambigu karena apa yang mereka tanyakan, sebenarnya sudah terjawab. 

Mencermati sisi aneh demo itu, bisa jadi demo itu mamang dibuat dengan maksud tertentu.

Ketika pertanyaanya adalah apakah demo itu harus dilarang, jelas TIDAK. Mereka punya hak untuk hal itu. Sangat mungkin, Polisi tak serta merta membubarkan meski tak mengantongi izin. 

Mereka sopan, rakyat pendukung Jokowi pun pasti juga akan segan.

Namun ketika tuntutannya berkembang menjadi desakan mundur pada Presiden, itu cerita lain. Itu tantangan terbuka. 


Seluruh pendukung Jokowi akan turun dan membuat barikade secara nasional. Dan jangan salah, meski terlihat sopan, para pendukung Presiden sangat militan. 

Mereka akan BORONG tanpa sisa semua jualan para pembencinya. Demostran tak bernalar itu hanya akan berakhir menjadi abu.

sumber:facebook

Posting Komentar

Komentarmu adalah cerminan dirimu